Jika Referendum dilakukan, Merdeka ataukah Tetap bersama NKRI yang dipilih rakyat Aceh?

   Membuka memori kenangan November 14 tahun silam, pernah suatu ketika saat Kutaraja (sekarang Banda Aceh) di penuhi oleh jutaan rakyat Aceh. Konflik yang tak kunjung selesai menjadi pemicunya. Kala itu semua masyarakat Aceh bersatu tekad untuk mengakhiri konflik yang sudah memuncak itu. Saat itu terdengar isu yang mencuat dalam referendum "Merdeka" atau "Referendum".

    Saat itu Mesjid Raya Baiturahman menjadi saksi atas dilaksanakannya sidang rakyat dari seluruh elemen masyarakat dari semua daerah di Aceh. Emosi yang sudah sangat memuncak terhadap ketidakadilan yang menimpa Aceh membuat rakyat Aceh menuntut merdeka ataukah Otsus di Aceh.










    Kini konflik berkepanjangan antara Aceh dan Indonesia kembali berlanjut tiada menemukan titik terang.
Dari pusat menuntut adanya perubahan pada lambang dan bendera Aceh, sedangkan suara mayoritas dari Aceh sendiri menolak adanya pergantian lambang dan bendera Aceh.
 



    Banyak tokoh-tokoh besar mengungkapkan suaranya pada masalah ini, ada yang pro tidak sedikit pula yang kontra menurut pemikiran masing-masing. Tidak sedikit pula masyarakat buka suara. Namun, manakah yang rakyat Aceh pilih jika diadakan referendum? Tetap menolak perubahan pada lambang dan juga bendera Aceh atau setuju dengan perubahan pada bendera tersebut?

    Untuk jawaban yang pasti tidak ada yang tau, tetapi jika melihat kondisi yang menimpa Aceh sekarang dimana banyak ketidakadilan yang menimpa Aceh, poin perjanjian Indonesia terhadap Aceh di Helsinki silam yang masih banyak belum ditepati, kesengsaraan rakyat padahal Aceh sangat kaya akan potensi daerahnya, hampir bisa dipastikan mayoritas suara masyarakat Aceh yang akan memenangkan suara.

    Jika konflik antara Aceh dan Indonesia masih tetap tidak ada titik temu hingga diadakannya referendum, bukan tidak mungkin akan membuka peluang Aceh memisahkan diri dari Indonesia atau dalam kata lain "merdeka".





    Jika dilihat dari suara dari beberapa tokoh, seperti Ketua Komisi A, Teungku Adnan Beuransyah
mengungkapkan, warga Aceh akan tetap mempertahankan Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang lambang dan bendera Aceh, yang menetapkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetap menjadi bendera provinsi, jika pemerintah pusat tetap bersikeras mengganti lambang dan bendera tersebut, maka warga Aceh akan melangsungkan jajak pendapat atau Referendum. Politikus dari partai Aceh tersebut meminta agar pemerintah pusat tidak mencampuri urusan warga Aceh, karena warga Aceh sudah sepakat satu suara agar tetap mempertahankan lambang dan bendera tersebut.

    Juga suara dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang secara terang-terangan menantang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan Referendum terkait masalah lambang dan bendera Aceh yang tak kunjung selesai ini.

    Dari tim juru runding Aceh sendiri sudah menawarkan opsi terakhir, yakni Referendum bila perundingan antara Aceh dan Indonesia tak kunjung menukan titik temu. Menanggapi perkembangan dialog antara Aceh dan Indonesia, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jakarta, Prof. Dr. Erman Anom mengungkapkan jika pusat tetap ngotot untuk menolak bendera Aceh, maka Aceh akan menggelar jajak pendapat atau referendum. Jika "referendum" tetap digelar, suasanan akan menjadi liar, Aceh bisa langsung merdeka dan para elit disana, terutama dari partai Aceh, dengan enak bilang, "ini rakyat yang minta". Jadi saya ingatkan pusat, cegah jangan sampai referendum. Caranya, setujui saja bendera Aceh itu, ujar Erman Anom kepada JPNN di Jakarta, (26/5)

    Bagaimanakah pendapat anda sendiri?

     

 






foto: Referendum Aceh, November 1999